Penerapan HACCP bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG membutuhkan ekosistem yang kuat, terarah, dan tidak tumpang tindih. Dalam layanan pangan skala besar, keamanan pangan tidak cukup hanya dipenuhi melalui dokumen, pelatihan, atau sertifikat, tetapi harus didukung oleh sistem yang berjalan, personel yang kompeten, dan pembagian peran lembaga yang jelas.
Sebagai bagian dari penguatan ekosistem keamanan pangan, Asosiasi Profesi Keamanan Pangan Indonesia (APKEPI) berperan sebagai pelaksana harmonisasi antar pemangku kepentingan, dengan melibatkan Lembaga Sertifikasi Profesi, Lembaga Sertifikasi Sistem HACCP, Lembaga Konsultan, Lembaga pelatihan, serta unsur sektor terkait.
Dalam harmonisasi ini, LSP JMKP mendukung penguatan kompetensi personel keamanan pangan melalui sertifikasi kompetensi yang relevan dengan kebutuhan penerapan HACCP di SPPG.
Mengapa Harmonisasi Ini Penting?
SPPG melayani penerima manfaat dalam jumlah besar, termasuk kelompok yang membutuhkan perlindungan lebih tinggi terhadap risiko keamanan pangan. Karena itu, setiap tahapan pengelolaan makanan harus dikendalikan dengan baik, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, persiapan, pemasakan, distribusi, hingga penyajian.
Namun, penerapan HACCP tidak dapat berjalan secara parsial. Pelatihan, pendampingan, audit sistem, sertifikasi sistem, dan sertifikasi kompetensi memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi.
Di sinilah peran harmonisasi menjadi penting. Melalui APKEPI, para pihak dalam ekosistem keamanan pangan dapat menyamakan pemahaman, memperjelas batas peran, dan membangun pendekatan yang lebih selaras agar penerapan HACCP di SPPG tidak hanya menjadi kewajiban administratif.
Peran APKEPI dalam Ekosistem Keamanan Pangan
Sebagai asosiasi profesi di bidang keamanan pangan, APKEPI mengambil peran strategis sebagai penggerak harmonisasi ekosistem. APKEPI menjadi ruang kolaborasi bagi para pelaku profesi, lembaga pelatihan, konsultan, LSP, LSSHACCP, akademisi, praktisi industri, dan pemangku sektor untuk membangun kesamaan arah dalam penerapan keamanan pangan.
Dalam konteks SPPG, APKEPI berperan untuk:
- Menghubungkan berbagai pihak dalam ekosistem keamanan pangan agar memiliki pemahaman yang selaras.
- Mendorong harmonisasi peran antara pelatihan, konsultasi, sertifikasi sistem, dan sertifikasi kompetensi.
- Memfasilitasi diskusi teknis mengenai kebutuhan kompetensi, penerapan HACCP, dan kesiapan SPPG.
- Mendukung penguatan kapasitas profesi keamanan pangan melalui jejaring lembaga pelatihan, konsultan, asesor, auditor, dan praktisi.
- Menjaga agar implementasi keamanan pangan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terintegrasi dalam satu ekosistem yang kredibel dan berintegritas.
Dengan peran tersebut, APKEPI menjadi penghubung penting antara kebutuhan kebijakan, kebutuhan lapangan, dan kesiapan profesi keamanan pangan.
JMKP Menekankan Pentingnya Kompetensi yang Terukur
Dalam ekosistem HACCP, LSP JMKP berperan dalam memastikan kompetensi personel melalui sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seseorang tidak hanya pernah mengikuti pelatihan, tetapi benar-benar mampu menunjukkan kinerja sesuai standar kompetensi.
Penerapan HACCP di SPPG sangat bergantung pada kesiapan personel yang menjalankan sistem setiap hari. Sistem yang baik hanya dapat berjalan apabila didukung oleh SDM yang memahami bahaya keamanan pangan, mampu menerapkan prosedur, serta bertanggung jawab dalam pengendalian risiko di setiap tahapan proses.
Personel seperti Food Handler, Penanggung Jawab Higiene Sanitasi Pangan, Pengelola HACCP, Food Safety Auditor, dan fungsi teknis lainnya perlu memiliki kompetensi yang dapat diverifikasi secara objektif.
Tujuan Harmonisasi Penerapan HACCP bagi SPPG
Harmonisasi penerapan HACCP bagi SPPG bertujuan untuk menyamakan pemahaman antar pemangku kepentingan mengenai penerapan HACCP yang tepat, praktis, dan sesuai kebutuhan operasional SPPG.
Selain itu, harmonisasi ini juga bertujuan untuk memperjelas peran masing-masing pihak agar tidak terjadi tumpang tindih antara pelatihan, konsultasi, sertifikasi sistem, dan sertifikasi kompetensi.
Melalui harmonisasi ini, diharapkan SPPG dapat memperoleh arahan yang lebih jelas dalam membangun sistem keamanan pangan, mulai dari peningkatan kapasitas SDM, pendampingan implementasi, kesiapan dokumen, penerapan pengendalian bahaya, audit internal, hingga sertifikasi yang relevan.
Bukan Sekadar Sertifikat, Tetapi Perlindungan Penerima Manfaat
Harmonisasi ini menegaskan bahwa keamanan pangan dalam program SPPG harus dipandang sebagai bagian dari perlindungan penerima manfaat. Makanan yang bergizi harus sekaligus aman dikonsumsi.
Satu kesalahan kecil dalam pengelolaan pangan dapat berdampak besar, terutama dalam layanan pangan massal. Karena itu, penguatan kompetensi, penerapan sistem HACCP, dan koordinasi antar lembaga menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.
Menuju SPPG yang Aman, Kompeten, dan Berintegritas
Melalui peran APKEPI sebagai pelaksana harmonisasi dalam ekosistem keamanan pangan, serta dukungan LSP JMKP dalam sertifikasi kompetensi personel, penerapan HACCP bagi SPPG diharapkan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Harmonisasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap pihak menjalankan perannya secara profesional: lembaga pelatihan dalam peningkatan kapasitas, konsultan dalam pendampingan implementasi, LSSHACCP dalam penilaian sistem, dan LSP dalam sertifikasi kompetensi personel.
JMKP mendukung penguatan ekosistem keamanan pangan yang digerakkan oleh APKEPI, agar penerapan HACCP di SPPG tidak berhenti pada dokumen, tetapi benar-benar hidup dalam praktik kerja sehari-hari.
