Istilah sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) sering kali menimbulkan kebingungan karena dapat mengacu pada dua jenis sertifikasi yang berbeda, yaitu sertifikasi sistem HACCP dan sertifikasi kompetensi personel Pengelola HACCP. Keduanya sama-sama bertujuan meningkatkan jaminan keamanan pangan, namun memiliki objek sertifikasi, standar acuan, serta lembaga penyelenggara yang berbeda. Memahami perbedaan tersebut sangat penting agar organisasi dapat menentukan jenis sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan regulasi maupun pelanggan.
Sertifikasi Sistem HACCP merupakan sertifikasi terhadap sistem keamanan pangan yang diterapkan oleh suatu organisasi pangan. Audit dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem HACCP (LSS HACCP) yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Kesesuaian sistem dinilai berdasarkan SNI CXC 1:1969 Prinsip Umum Higiene Pangan, yang merupakan adopsi identik dari Codex Alimentarius CXC 1-1969 General Principles of Food Hygiene Revisi 2023.
Berbeda dengan itu, sertifikasi kompetensi personel Pengelola HACCP bertujuan menilai kemampuan individu dalam menyusun, menerapkan, memelihara, mengevaluasi, dan meningkatkan sistem HACCP. Sertifikasi ini dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Salah satu LSP yang menyelenggarakan sertifikasi tersebut adalah LSP JMKP. Dalam pelaksanaannya, asesmen kompetensi mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Keamanan Pangan, sehingga yang dinilai bukan hanya penguasaan teori HACCP, tetapi juga kemampuan nyata dalam menerapkan prinsip-prinsip HACCP sesuai fungsi kerja di industri pangan.
Meskipun memiliki ruang lingkup yang berbeda, sertifikasi sistem dan sertifikasi personel bukanlah dua pilihan yang saling menggantikan, melainkan saling melengkapi. Organisasi dapat memiliki sistem HACCP yang terdokumentasi dengan baik, namun tanpa personel yang kompeten implementasinya sering kali hanya menjadi pemenuhan dokumen (paper compliance). Sebaliknya, personel yang telah tersertifikasi kompeten akan sulit mencapai kinerja optimal apabila organisasi belum memiliki sistem HACCP yang dibangun secara sistematis, konsisten, dan didukung oleh manajemen. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi HACCP merupakan hasil sinergi antara sistem yang efektif dan personel yang kompeten.
Hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui konsep maturity atau tingkat kematangan sistem keamanan pangan. Semakin matang penerapan sistem HACCP dalam organisasi ditandai dengan budaya keamanan pangan/Food Safety Culture yang kuat, penerapan Good Hygiene Practices (GHP), dokumentasi yang baik, monitoring, verifikasi, dan perbaikan berkelanjutan, semakin besar pula peluang personel untuk mengembangkan kompetensinya melalui pengalaman kerja yang terstruktur. Di sisi lain, efektivitas sistem HACCP sangat bergantung pada kompetensi pengelola HACCP dalam melakukan analisis bahaya, menetapkan Critical Control Point (CCP), menyusun tindakan pengendalian, melakukan validasi, monitoring, verifikasi, hingga pengambilan keputusan berbasis risiko. Dengan kata lain, kompetensi personel dibangun oleh sistem yang matang, sedangkan kematangan sistem dipertahankan oleh personel yang kompeten.
Bagi industri pangan, ritel pangan, jasa boga, hotel, restoran, rumah sakit, SPPG, maupun organisasi lain yang menerapkan HACCP, pendekatan terbaik adalah mengembangkan kedua aspek tersebut secara bersamaan. Sertifikasi Sistem HACCP memberikan pengakuan bahwa organisasi telah menerapkan sistem keamanan pangan sesuai persyaratan SNI CXC 1:1969 yang mengadopsi Codex Alimentarius, sedangkan sertifikasi kompetensi personel memastikan bahwa pengelola HACCP memiliki kompetensi yang telah diverifikasi secara independen oleh LSP berlisensi BNSP berdasarkan SKKNI Bidang Keamanan Pangan. Kombinasi antara sistem yang andal dan personel yang kompeten akan menghasilkan implementasi HACCP yang lebih efektif, meningkatkan kepercayaan pelanggan, memenuhi persyaratan regulator, serta memperkuat daya saing organisasi di tingkat nasional maupun internasional.
